Sinkronisasi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Dan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Keberadaan kawasan  hutan dalam suatu wilayah merupakan bagian dari ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota yang bersangkutan sehingga kebijakan penataan ruang  wilayah provinsi  dan  kabupaten/kota akan memberikan implikasi luas terhadap keberadaan kawasan hutan  tersebut. Pencapaian keselarasan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan memerlukan suatu arahan berupa kebijakan penataan ruang yang bersifat nasional dan wajibditerapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun perjanjian atau konvesi internasional yang bersifat mengikat.

Di Indonesia, undang-undang (UU) pertama yang mengatur  tata ruang adalah UU No.  24 tahun  1992, tentang  penataan  ruang, yang  diikuti dengan  berbagai aturan pelaksanaannya baik berupa peratuan pemerintah (PP), keputusan/peraturan presiden, keputusan/peraturan menteri, peraturan  daerah, maupun peraturan  yang lebih rendah dari  itu. Pada tahun 2007, UU No. 24/1992 diubah menjadi  UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perkembangan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah telah melalui proses legal form yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2015-2035.

Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan RTRW Kotawaringin Bara tdi Pangkalan Bun yang dilaksanakan sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah No. 87/TR/IV/2017, tanggal 18 April 2017selama 3 (tiga) hari.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini dalam rangka melakukan kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan RTRW Kotawaringin Barat. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sinkronisasi dan koordinasi ini dilakukan lebih berfokus ke Rencana Pola Ruang RTRWP Kalimantan Tengah dengan data eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyesuaian data-data teknis yang akan di akomodir dalam rencana peninjauan kembali Perda 5 Tahun 2015  tentang RTRWP Kalimantan Tengah selain itu jugamelakukan sharing data-data teknis terkait pola ruang Perda RTRW ProvinsiKalimantan Tengah, dengan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain data teknis mengenai Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang maupun Rencana Kawasan Strategis, kegiatan ini pula menghimpun dan informasi pendukung lainnya baik berupa teknis maupun non teknis.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*